1tulah.com, MUARA TEWEH-Pemerintah Kabupaten Barito Utara, tengah gencar melakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran sektor ketahanan pangan. Hal ini dilakukan guna memastikan program-program pemerintah pusat di bidang ketahanan pangan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam sebuah pertemuan virtual yang digelar pada 4 September 2024, Inspektorat Kabupaten Barito Utara bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan entry meeting untuk membahas kendala dan progres penyerapan anggaran sektor ketahanan pangan tahun anggaran 2024.
Inspektur Barito Utara, H. Rahmad Muratni, menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk sektor ketahanan pangan digunakan secara optimal.
“Kami ingin melihat sejauh mana intervensi pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga menekankan pentingnya review terhadap dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ketahanan pangan pusat.
“Kami ingin melihat realisasi anggaran untuk sektor ketahanan pangan dan sejauh mana program-program tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Drs. Jufriansyah, mengakui adanya kendala dalam penyerapan anggaran di awal tahun. Keterlambatan pengesahan APBD menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan program. Namun demikian, ia menegaskan bahwa sektor ketahanan pangan merupakan prioritas utama pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami terus berupaya mengatasi kendala-kendala yang ada agar program ketahanan pangan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, kami juga melakukan pemantauan harga pokok kebutuhan sehari-hari untuk mengendalikan inflasi,” ujar Jufriansyah.
Ditambahkannya, apa saja yang menjadi kendala pada tahun ini, dari segi penyerapan anggaran di awal tahun memang ada kendala, dimana keterlambatan APBD berimbas pada lambatnya program kegiatan.
Di satu sisi, sektor ketahanan pangan merupakan program prioritas dari pemerintah pusat dimana ada penangan inflasi, penanganan kemiskinan, dan lain hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di saat yang bersamaan pada hari ini Pj.Barito Utara melakukan monitoring harga-harga pokok sembako yang ada di Kabupaten Barito Utara, dalam rangka penanganan inflasi.
“Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi eviden Pj.Bupaati untuk mendukung apa yang dilaksanakan pemerintah pusat,” ujar Jufri.(Delia)
Sumber : Evaluasi Serapan Anggaran, Pemkab Barito Utara Komitmen Tingkatkan Ketahanan Pangan
1TULAH 
Leave a comment