1TULAH.COM-Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 RI, film animasi “Merah Putih One for All” seharusnya menjadi momen perayaan, namun justru menuai badai kritik. Film yang direncanakan tayang di bioskop mulai 14 Agustus 2025 ini menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Sayangnya, alih-alih sambutan positif, film ini banjir komentar negatif dari berbagai pihak, mulai dari warganet, kritikus film, hingga pejabat negara.
Lalu, apa saja alasan di balik gelombang kritik tajam terhadap film “Merah Putih One for All”?
Anggaran Produksi dan Kualitas Visual yang Dipertanyakan
Film garapan sutradara Endiarto dan Bintang ini diproduksi oleh Perki Kreasindo dengan produser Toto Soegriwo. Salah satu sorotan utama adalah anggaran produksi yang fantastis, mencapai Rp6,7 miliar, namun dengan waktu pengerjaan yang sangat singkat, kurang dari satu bulan.
Durasi pengerjaan yang terburu-buru ini memicu kecurigaan publik bahwa film ini diproduksi asal jadi, seakan hanya mengejar momen 17 Agustus. Hal ini juga berdampak langsung pada kualitas visual film, yang menurut warganet dan kritikus, terkesan “seadanya” dan minim polesan.
Tudingan semakin menguat saat muncul perbandingan dengan film animasi lain, seperti “Jumbo”, yang dianggap memiliki kualitas jauh lebih baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa dengan anggaran sebesar itu, hasil visual yang ditampilkan dalam trailer terkesan belum selesai?
Dugaan Penggunaan Aset Siap Pakai dan Kritikan dari Hanung Bramantyo
Kritik terhadap “Merah Putih One for All” semakin panas dengan adanya dugaan penggunaan aset animasi siap pakai dari toko digital, bukan hasil kreasi orisinal tim produksi. Isu ini sempat dibocorkan oleh YouTuber Yono Jambul, yang menyebut bahwa beberapa aset visual seperti latar jalanan dan karakter, dibeli dari platform seperti Daz3D. Fakta ini tentu saja membuat publik semakin mempertanyakan penggunaan anggaran Rp6,7 miliar tersebut.
Gelombang kritik juga datang dari tokoh industri perfilman. Hanung Bramantyo, sutradara ternama, secara terang-terangan mengecam kualitas film ini. Ia menilai anggaran Rp6,7 miliar (setelah potongan pajak) tidak realistis untuk menghasilkan film animasi yang layak. Menurut Hanung, standar minimal untuk membuat film animasi berkualitas adalah Rp30-40 miliar dengan waktu pengerjaan hingga 5 tahun.
Dukungan dan Dorongan Evaluasi dari DPR
Meskipun banjir kritik, film ini juga mendapat perhatian dari Komisi VII dan Komisi X DPR RI. Ilham Permana, anggota Komisi VII, mengapresiasi semangat para kreator namun menekankan bahwa industri animasi membutuhkan sumber daya kreatif, teknologi mumpuni, dan biaya besar untuk bisa bersaing secara global.
Senada dengan itu, Komisi X DPR RI juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap hasil film ini. Hal ini menunjukkan bahwa film “Merah Putih One for All” bisa menjadi pelajaran penting bagi industri animasi Indonesia di masa depan.
Film animasi Indonesia memiliki potensi besar, asalkan didukung oleh perencanaan yang matang, pendanaan yang memadai, dan yang paling penting, kualitas produksi yang tidak kompromi.
Bagaimana menurut pendapat kamu? Apakah kamu tertarik untuk menyaksikan film animasi “Merah Putih One for All” di bioskop? (Sumber:Suara.com)
1TULAH 
Leave a comment