1TULAH.COM, Muara Teweh – KPU Barito Utara (Barut), Kalteng, menggelar rapat koordinasi (rakoor) kesiapan logistik dan pertanggungjawaban laporan keuangan badan Adhoc pada PSU Pilkada 2024 di Aula Bappeda setempat, Selasa, 29 Juli 2025.
Kegiatan dalam rangka matangkan persiapan pendistribusian logistik PSU Pilkada diikuti sebanyak 72 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK ) se-Barut, beserta jajarannya.
Rakoor dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Kalteng divisi keuangan, umum dan logistik, Sastriadi.
Sastriadi menyampaikan, bahwa PPK merupakan ujung tombak dan berperan penting dalam pelaksanaan PSU Pilkada yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus mendatang.
“Sukses atau tidaknya pelaksanaan PSU itu ada di tangan ibu/bapak sekalian,” tegasnya.
Dia mengatakan, PPK merupakan badan Adhoc yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pilkada di tingkat kecamatan. Di mana PPK ini sudah dibekali dengan bimtek maupun rakoor agar kerja mereka mendapatkan pemahaman dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu.
Sebab itu, lanjut Satriadi seluruh badan Adhoc dituntut untuk memahami seluruh teknis penyelenggaraan. Baik itu teknis logistik, teknis pertanggungjawaban keuangan maupun teknis-teknis lainnya.
“Agar PSU berjalan dengan lancar pahami seluruh mekanisme maupun teknis pemungutan suara di lapangan,” tegas Sastriadi.
Sementara itu Ketua KPU Barut, Siska Dewi Lestari, menyampaikan bahwa yang mengikuti kegiatan rakoor tersebut adalah ketua dan anggota PPK se-Barut dengan jumlah 72 orang, dengan masing-masing 8 orang dari satu kecamatan.
Menurut Siska, rakoor ini juga akan dihadiri oleh ketua KPU RI, namun saat ini masih dalam perjalanan.
“Seluruh PPK dari kecamatan tersebut akan dibekali dengan bagaimana cara menggunakan Aplikasi Sistim Inpormasi Logistik (SILOK ) dan Sistim Informasi Tahapan Pemilu (SITAP),” kata Siska.
Menurutnya, sebagaimana diketahui bahwa aplikasi SILOK berfokus pada pengelolaan logistik Pemilu dan SITAP berfokus pada penyediaan Informasi dan Transparansi tahapan Pemilu.
Siska menjelaskan juga rakoor kesiapan logistik dan laporan keuangan ini perlu dilaksanakan, dikarenakan KPU selaku penyelenggara Pemilu, pada PSU kedua Barut harus benar-benar memastikan akan kesiapan seluruh badan Adhoc yang akan bekerja di lapangan selaku perpanjangan tangan KPU, baik KPU Pusat, provinsi maupun KPUD.
“Meskipun PSU ini pelaksanaannya dilaksanakan dalam durasi waktu yang singkat, hanya 90 hari namun pelaksanaan seluruh tahapannya harus tetap direncanakan dengan maksimal,” jelasnya.
Siska menambahkan bahwa rakor ini dilaksanakan untuk mematangkan dan menyamakan persepsi dalam menghadapi pelaksanaan PSU 6 Agustus mendatang, selain itu juga untuk melakukan identifikasi dan mitigasi kemungkinan adanya resiko, misalnya ada kekurangan logistik atau kendala dalam pendistribusian maupun hal lainnya.
“Semoga dengan kegiatan rakoor ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan kita aplikasikan pada saat pelaksanaan PSU mendatang,” pungkas Siska.
Pada kegiatan yang sama Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin menyampaikan atas nama KPU RI menyampaikan apresiasi kepada jajaran KPU provinsi dan KPU Barut bersama seluruh badan Adhoc atas kerja keras yang dilakukan dalam penyelenggaraan PSU Pilkada Barito Utara ini.
Dia meyakinkan seluruh badan Adhoc bahwa apa yang telah dilakukan merupakan pengabdian untuk daerah, menjalankan suatu amanah besar dan sangat terpuji.
“Dalam menjaga kualitas serta integritas PSU, KPU tidak bisa sendirian, harus dibantu oleh seluruh elemen masyarakat, baik itu keamanan, pengawas, parpol pendukung dan masyarakat,” ucapnya.
“Harapannya bisa bersama-sama menjaga kualitas PSU dengan baik, partisipasi pemilih tetap tinggi, PSU yang diharapkan masyarakat akan terpenuhi serta akan mendapatkan pemimpin Barito Utara yang terbaik,” pungkasnya.
Editor: Aprie
1TULAH 
Leave a comment