1TULAH.COM-Peluncuran Prasasti Center for Policy Studies oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, pada 30 Juni 2025 lalu, langsung menuai sorotan tajam. Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA),
Satria Unggul, secara terbuka mempertanyakan independensi lembaga riset atau think tank tersebut, menuding adanya potensi konflik kepentingan yang serius.
Alarm Konflik Kepentingan di Lingkaran Prasasti
Satria Unggul mengungkapkan kekhawatirannya dalam wawancara dengan Suara.com pada Sabtu, 5 Juli 2025. Ia menilai, masalah utama terletak pada komposisi pengisi lembaga think tank tersebut yang merupakan orang-orang dekat Presiden Prabowo Subianto.
“Masalahnya ini adalah orang-orang yang mengisi di lembaga think tank itu adalah orang yang kemudian juga operator gitu ya, maka ini yang disebut sebagai konflik of interest,” kata Satria.
Sorotan Satria merujuk pada struktur internal Prasasti Center for Policy Studies:
- Hashim Djojohadikusumo (adik Presiden Prabowo Subianto) menjabat sebagai Dewan Penasihat (Board of Advisors).
- Soedrajad Djiwandono (kakak ipar Prabowo) menempati posisi sebagai Dewan Pengawas (Board of Trustees).
- Burhanuddin Abdullah (mantan Ketua Dewan Tim Pakar Partai Gerindra) menduduki jajaran Dewan Penasihat (Board of Advisors).
- Laode Masihu Kamaluddin (tim ekonomi Prabowo-Gibran) menjabat sebagai Dewan Pengawas (Board of Trustees).
Dengan merujuk pada komposisi struktur ini, Satria Unggul sangat meragukan objektivitas yang sebelumnya diklaim oleh Hashim Djojohadikusumo.
Dampak Konflik Kepentingan pada Objektivitas Riset
Satria Unggul menegaskan bahwa jika konflik kepentingan ini benar-benar terjadi, dampaknya akan sangat merugikan. “Jika kemudian ini konflik kepentingan terjadi, maka dampaknya adalah tidak akan pernah kita bisa munculkan sisi-sisi objektif dari penilaian riset atau diseminasi hasil penelitian yang dilakukan,” tegasnya.
Menurut Satria, sebuah lembaga think tank memiliki fungsi krusial sebagai “anjing penggonggong” atau watchdog yang bertugas mengawasi setiap kebijakan pemerintah. Lembaga-lembaga non-pemerintah seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) telah menjalankan fungsi ini dengan baik, menjaga objektivitas penilaian mereka.
Di sisi lain, lembaga negara seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga diharapkan mampu menjaga independensinya. Objektivitas lembaga-lembaga tersebut dalam memberikan penilaian melalui berbagai riset kepada pemerintah masih dapat dipertanggungjawabkan.
Kritik terhadap Prasasti Center for Policy Studies ini menjadi pengingat penting akan perlunya integritas dan independensi dalam setiap lembaga riset, terutama yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, demi menjaga kualitas dan kepercayaan publik terhadap hasil-hasil penelitian kebijakan. (Sumber:Suara.com)
1TULAH 
Leave a comment