1TULAH.COM-Suasana rapat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 2 Juli 2025, mendadak memanas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tak mampu menahan amarahnya. Pemicunya? Perbedaan data yang mencolok terkait jumlah desa di Indonesia yang masih gelap gulita antara data internal kementeriannya dengan data yang disodorkan oleh PT PLN (Persero).
Insiden ini terjadi di tengah rapat dengan Komisi VII DPR RI. Bahlil secara terbuka mempertanyakan kredibilitas jajarannya sendiri dan pimpinan BUMN setrum tersebut, memicu ketegangan yang membuat seisi ruangan hening.
Jejak Amarah Menteri Bahlil: “Ini Nggak Tahu Dirjen Saya yang Nggak Benar atau Dirut PLN yang Nggak Benar”
Menurut data Kementerian ESDM, terdapat sekitar 5.600 desa yang belum teraliri listrik. Namun, PLN menyodorkan angka yang hampir dua kali lipat, yakni 10.000 desa. Disparitas data inilah yang menjadi pemicu kemarahan Bahlil.
“Ini nggak tahu Dirjen saya yang nggak benar atau Dirut PLN yang nggak benar,” ucap Bahlil dengan nada frustrasi, menunjukkan betapa seriusnya masalah ketidakcocokan data ini.
Puncaknya, Bahlil yang tampak sudah tidak bisa menahan kekesalannya, secara terbuka menyemprot Dirjen Ketenagalistrikan ESDM, Jisman P. Hutajulu, dan bahkan menantang jabatannya di hadapan para anggota dewan.
“Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau?” kata Bahlil dengan nada tinggi, yang sontak membuat suasana rapat hening sejenak. Ancaman ini menunjukkan keseriusan Bahlil dalam menuntut akurasi data dan kinerja bawahannya.
Sindiran Pedas untuk Direksi PLN: Kurang Kuasai Data Lapangan?
Tidak hanya kepada jajarannya sendiri, Menteri Bahlil juga melontarkan sindiran tajam kepada jajaran direksi PLN. Ia menilai direksi PLN belum menguasai data lapangan, meskipun dipimpin oleh direktur utama yang sama.
“Ini direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal Dirut-nya kan nggak berubah-ubah, cuma satu,” sindirnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa masalah data mungkin tidak hanya terletak pada pihak ESDM, melainkan juga pada pemahaman dan akurasi data di internal PLN.
Pemerataan Listrik: Arahan Presiden Prabowo dan Solusi PLTS
Di balik ledakan amarahnya, Bahlil menegaskan bahwa pemerataan akses listrik adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan bahwa isu kelistrikan desa terpencil merupakan prioritas utama pemerintah.
Bahlil pun memaparkan solusi konkret untuk desa-desa terpencil yang sulit dijangkau jaringan utama listrik, yaitu dengan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Jadi desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota/kabupaten atau kecamatan. Tapi kalau dia mempergunakan PLTS maka jaringan lokal aja yang kita pakai,” jelas Bahlil.
Ia menambahkan bahwa anggaran untuk program ini sebaiknya langsung dikelola melalui ESDM, bukan lagi melalui PLN. “Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara,” pungkasnya. Perubahan skema pengelolaan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat dan mengefektifkan program elektrifikasi desa di seluruh pelosok Indonesia.
Pentingnya Akurasi Data untuk Akselerasi Elektrifikasi Nasional
Insiden ini menyoroti pentingnya akurasi data dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nasional, khususnya pemerataan listrik. Perbedaan data yang signifikan antara dua lembaga negara dapat menghambat upaya pemerintah dalam mencapai target elektrifikasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ke depannya, koordinasi yang lebih baik dan sinkronisasi data antara Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap desa di Indonesia dapat menikmati akses listrik yang merata. (Sumber:Suara.com)
1TULAH 
Leave a comment