1TULAH.COM-Kabar yang sempat membawa angin segar bagi sebagian masyarakat, yaitu program “penebalan” bantuan sosial (Bansos) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu, dipastikan hanya akan berlangsung selama dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara tegas menyatakan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan tidak akan menjadi bagian dari program bantuan reguler dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Stimulus Sementara: Kemenkeu Pastikan Bantuan Rp600 Ribu Hanya Sekali Saja
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menyampaikan konfirmasi ini usai acara diskusi “Stimulus Ekonomi Bisa Dongkrak Rakyat?” di Menteng, Jakarta, pada Sabtu (28/6/2025).
“Penebalan Bansos dan BSU hanya one time di Juni dan Juli,” ujar Febrio, mematahkan spekulasi yang mungkin muncul terkait potensi perpanjangan program ini. Penegasan ini mengindikasikan bahwa pemerintah ingin menjaga disiplin anggaran dan menghindari ketergantungan pada bantuan ad-hoc yang tidak berkelanjutan.
Febrio juga menekankan bahwa kebijakan ini murni merupakan stimulus tambahan dan sama sekali tidak menggantikan program perlindungan sosial (perlinsos) reguler yang sudah berjalan dan dianggarkan dalam APBN. Penyaluran bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako akan tetap dilakukan sesuai jadwal dan anggaran yang telah disahkan.
“Kita punya program perlinsos yang besar, Rp503 triliun yang tadi sudah kami anggarkan di APBN,” jelas Febrio, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap jaring pengaman sosial melalui skema reguler. Tambahan bansos sebesar Rp10 triliun yang digelontorkan untuk periode Juni-Juli ini memang merupakan dana ekstra, di luar skema tetap.
“Nah, makanya tadi yang Rp10 triliun itu adalah penebalan Bansos. On top of apa yang sudah kita jadwalkan secara reguler untuk APBN 2025,” pungkas Febrio, memperjelas posisi dana tambahan tersebut.
Realisasi Anggaran Perlinsos dan Strategi Jangka Panjang
Meskipun tambahan bantuan ini bersifat sementara, Febrio memastikan realisasi anggaran perlinsos secara keseluruhan berjalan sesuai jadwal, terutama untuk PKH dan bansos. Ia menyebut bahwa anggaran PKH, misalnya, direalisasikan setiap kuartal, dan bansos memiliki jadwal yang mirip. Ini menunjukkan bahwa program perlinsos inti pemerintah tetap berjalan optimal untuk mendukung masyarakat.
Kemenkeu tampaknya memilih untuk tidak menjadikan bansos tambahan ini sebagai program berkepanjangan. Meski Febrio tidak merinci apakah akan ada perpanjangan setelah Juli, ia menegaskan bahwa desain fiskal tahun 2025 tetap difokuskan pada program reguler dengan penguatan kualitas belanja sosial.
Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah lebih memilih untuk memperkuat efektivitas dan jangkauan program perlinsos yang sudah ada, daripada terus-menerus memberikan bantuan ad-hoc. Keputusan ini mungkin mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola anggaran negara di tengah dinamika ekonomi global.
Stabilitas APBN di Tengah Gejolak Global
Di sisi lain, terkait kekhawatiran APBN akan terganggu akibat gejolak geopolitik dan tekanan ekonomi global, Febrio memastikan kondisi fiskal Indonesia masih terkendali. Ia menyebut defisit APBN sampai akhir Mei 2025 tetap kecil. Laporan resmi semester I/2025 akan disampaikan ke DPR pada 8 Juli mendatang.
“Kami lihat trajektorinya cukup terkendali. Kami melihat ada tekanan di penerimaan memang, di belanja juga kita sudah mulai memang eksekusi, sehingga kita lihat kemarin defisitnya kecil,” jelas Febrio, memberikan gambaran optimis mengenai ketahanan fiskal Indonesia di tengah tantangan global. (Sumber:Suara.com)
Sumber : Bantuan Sosial Rp600 Ribu: Hanya Dua Bulan, Juni-Juli 2025, Tidak Berlanjut!
1TULAH 
Leave a comment