1TULAH.COM-Industri otomotif Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mendorong penjualan, salah satunya adalah beban pajak yang sangat tinggi. Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menegaskan bahwa pajak berkontribusi hingga 50 persen dari harga jual mobil di Indonesia.
Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, di mana pajak hanya sekitar 30 persen dari harga mobil, meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Malaysia lebih tinggi. Bahkan, pajak tahunan kendaraan di Indonesia juga disebut lebih mahal.
Kukuh Kumara menyoroti perlunya pemerintah mempertimbangkan ulang status mobil sebagai barang mewah, terutama untuk segmen tertentu. “Jadi pemerintah perlu mempertimbangkan fakta bahwa mobil di harga tertentu bukan lagi barang mewah. Melainkan dipakai untuk mencari nafkah. Dengan begini, pengenaan PPnBM ke mobil-mobil tertentu bisa dikaji ulang,” ujar Kukuh di Jakarta belum lama ini.
Jangan Hanya Fokus pada Satu Teknologi: Peran Mobil Hybrid dan ICE
Gaikindo juga menyerukan agar pemerintah tidak hanya fokus pada satu teknologi kendaraan. Kukuh menyarankan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap mobil hybrid, yang kini juga banyak diminati di pasar global, termasuk China. Menurutnya, perkembangan teknologi otomotif sangat pesat, sehingga kebijakan harus fleksibel dan mampu memberikan manfaat optimal bagi industri.
“Sejauh ini, mobil elektrikasi baru memakan pasar ICE (Internal Combustion Engine) dan LCGC (Low Cost Green Car), belum menciptakan pasar baru,” jelas Kukuh. Ia percaya bahwa dengan memberikan insentif pada mobil ICE dan LCGC, volume pasar otomotif bisa meningkat hingga 3 juta unit.
Jika target ini tercapai, lanjut Kukuh, para pelaku industri akan terdorong untuk menambah kapasitas pabrik, baik melalui perluasan maupun pembangunan fasilitas baru. Ini secara langsung akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional.
“Kalau otomotif menambah satu tenaga kerja, efeknya itu untuk dua orang. Jadi efek pengungkitnya luar biasa. Otomotif adalah jembatan untuk memperkuat manufaktur. Jangan sampai manufaktur layu sebelum berkembang, karena kita punya potensi pasar 3 juta unit,” papar Kukuh, menekankan peran strategis industri otomotif.
Insentif Pajak dan Kebijakan Jangka Panjang Kunci Penjualan
Kukuh Kumara menyatakan bahwa Gaikindo sangat mendukung pemberian insentif pajak mobil. Ia menilai insentif ini bisa menjadi “obat mujarab” untuk menaikkan penjualan mobil dalam jangka pendek, sebagaimana terbukti pada tahun 2021.
Meskipun pemberian insentif dapat mengurangi penerimaan negara dalam jangka pendek, Kukuh yakin bahwa hal ini akan ternormalisasi begitu pasar mobil kembali pulih. “Kami tidak minta utang atau subsidi, melainkan penundaan penyetoran pajak pada periode tertentu. Begitu ekonomi bangkit, penerimaan pemerintah akan kembali,” tegasnya.
Gaikindo juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan insentif otomotif untuk memastikan dampaknya jangka panjang dan mencapai target yang dicanangkan, seperti target produksi kendaraan listrik (BEV) yang mencapai 600 ribu unit pada tahun 2030. Kukuh menekankan bahwa kebijakan jangka panjang juga harus mempertimbangkan keberlanjutan kendaraan rendah emisi seperti LCGC yang terjangkau. “Intinya, otomotif membutuhkan kebijakan long term,” pungkas Kukuh.
Insentif Terbukti Dongkrak Penjualan: Tantangan BEV dan Potensi ICE-LCGC
Penelitian dari LPEM UI, yang disampaikan oleh Riyanto, juga mendukung pernyataan Gaikindo. Riyanto menyatakan bahwa pemberian insentif berkorelasi kuat dengan penjualan. Mengambil contoh model regresi, penjualan BEV yang mendapatkan insentif tercatat 57% lebih tinggi dibandingkan yang tidak.
Meskipun demikian, BEV masih menghadapi tantangan seperti kecemasan jarak tempuh (range anxiety) dan keterbatasan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Hal ini menyebabkan BEV lebih banyak diburu sebagai mobil kedua atau ketiga, bukan sebagai mobil pertama.
Sebaliknya, mobil ICE, LCGC, dan HEV (Hybrid Electric Vehicle) memiliki peluang lebih besar untuk menjadi mobil pertama karena tidak menghadapi kendala serupa.
“Dalam jangka pendek, perlu kebijakan skal seperti saat pandemi, entah itu diskon PPN atau PPnBM untuk menyelamatkan industri dari krisis. Hal yang penting adalah harga kendaraan turun,” ungkap Riyanto, menegaskan urgensi penurunan harga kendaraan untuk stimulasi pasar. (Sumber:Suara.com)
1TULAH 
Leave a comment