1TULAH.COM-Pernyataan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang menyebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pengadu domba menuai kritik keras dari Koalisi Masyarakat Sipil.
Kritikan ini muncul sebagai tanggapan atas pidato Prabowo dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri pada Senin, 2 Juni 2025.
Pernyataan Prabowo yang mengaitkan LSM dengan pembiayaan asing dan upaya adu domba, dianggap tidak selaras dengan semangat demokrasi yang kian menguat dan pengakuan terhadap organisasi swadaya masyarakat sebagai pilar penting dalam pembangunan bangsa.
LSM: Pilar Demokrasi dan Pengawal Hak Asasi
Bhatara Ibnu Reza, Peneliti senior DeJuRe, menyatakan kekecewaannya terhadap pernyataan tersebut. Menurutnya, hampir semua dokumen dan instrumen internasional mengakui peran krusial LSM dalam memajukan demokrasi, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia.
“Semakin disayangkan, pernyataan itu disampaikan dalam pidato Hari Lahir Pancasila,” kata Bhatara dalam keterangannya, Kamis (5/6/2025). Ia menuding, penolakan terhadap LSM justru menjadi sinyal anti-kritik dari sebuah pemerintahan.
Bhatara menjelaskan bahwa dari berbagai pengalaman di dunia, termasuk Indonesia, LSM telah terbukti menjadi salah satu pilar penting dalam membangun suatu bangsa. Fungsi LSM bukan hanya sekadar mengadu domba, melainkan sebagai jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan atas situasi proses bernegara.
Lebih lanjut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini menambahkan bahwa LSM juga berperan penting dalam:
- Mengawasi kebijakan publik, memastikan transparansi dan akuntabilitas.
- Mengkritisi elit dan pemangku kewajiban yang tidak amanah, mendorong pemerintahan yang bersih.
- Membangun kesadaran publik tentang pentingnya hidup berbangsa dan bernegara secara demokratis.
“Di Indonesia, LSM menjadi roda gerakan masyarakat menentang otoritarianisme, dan segala bentuk eksploitasi, korupsi, perusakan lingkungan dan kekerasan tidak bisa disangkal lagi,” tegas Bhatara.
LSM sebagai ‘Check and Balances’ dan Manifestasi Kebebasan Konstitusional
Oleh sebab itu, sikap Prabowo yang menyatakan LSM sebagai pengadu domba dianggap keliru. Bhatara menegaskan bahwa kenyataannya, LSM justru menjadi aktor yang memastikan adanya check and balances dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia saat ini.
Ia juga menerangkan bahwa keberadaan LSM adalah manifestasi dari pelaksanaan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang merupakan bagian fundamental dari kebebasan sipil dan HAM, yang dijamin oleh konstitusi. Bhatara mengutip Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang secara khusus menjamin partisipasi masyarakat untuk secara kolektif terlibat dalam pembangunan, sebagai sarana memajukan diri dan memperjuangkan haknya.
“Oleh karena itu, penting selalu diingat HAM adalah tonggak bagi warga negara dimanusiakan oleh negara, sehingga menolak HAM berarti menolak agar rakyat diperlakukan secara manusiawi,” tuturnya.
Tanggapan Prabowo Terkait Pembiayaan Asing
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang menyinggung soal adanya pihak asing yang membiayai LSM. Dalam pidatonya, Prabowo meyakini bahwa kekuatan bangsa Indonesia hanya bisa datang jika bangsa kompak dan bersatu. Ia berujar bahwa Indonesia hanya bisa kuat bila negara bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan.
“Saya sampaikan, saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu, perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokkan,” kata Prabowo.
Ia menyinggung bahwa “kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya” sengaja membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba. “Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang, dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita, mereka katanya penegak demokrasi HAM kebebasan pers,” ujarnya.
Kendati demikian, Prabowo menegaskan pernyataannya tersebut bukan berarti mengajak rakyat untuk curiga terhadap bangsa asing. “Saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo.
Kontroversi ini menyoroti pentingnya peran LSM dalam demokrasi dan perlunya pemahaman yang komprehensif tentang fungsi dan kontribusi mereka terhadap pembangunan bangsa. (Sumber:Suara.com)
Sumber : Tudingan Presiden Prabowo ke LSM Dinilai Keliru, Koalisi Masyarakat Sipil Beri Jawaban Menohok
1TULAH 
Leave a comment