1TULAH.COM – PP Muhammadiyah di akhir bulan ini akan menentukan sikap terkait tawaran dari pemerintah untuk mengelola pertambangan. Keputusan tersebut akan diambil pada akhir Juli ini.
Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengakui, lembaganya sudah ditawari untuk mengelola izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Abdul dalam akun instagram pribadinya @abe_mukti.
“Terkait dengan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah: 1. ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat Pleno PP. Muhammadiyah 13 Juli 2024,” kata Abdul.
Tetapi, meski sudah ditawarkan kepada Muhammadiyah, belum diketahui di mana lokasi pertambangan tersebut.
Abdul mengatakan, penawaran dari pemerintah itu telah dibahas oleh jajaran PP Muhammadiyah.
“PP Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam Pleno 13 Juli,” katanya.
Walau begitu, Abdul menegaskan, jika sikap resmi Muhammadiyah terkait kelola izin tambang ini akan disampaikan pada akhir Juli 2024 ini.
“Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta,” ujar dia.
Sebelumnya, beredar kabar jika PP Muhammadiyah akan mengikuti langkah PBNU untuk menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Kabar itu dikuatkan dengan adanya pernyataan dari Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Anwar Abbas.
Sumber : Menanti Sikap Muhammadiyah, Kelola Tambang atau Tidak?
1TULAH 
Leave a comment