1TULAH.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merespons rilisnya film dokumenter Dirty Vote yang mengungkap adanya dugaan serangkaian kecurangan Pemilu 2024. Dalam film yang digarap oleh sutradara Dandhy Dwi Laksono itu, tiga pakar hukum tata negara ikut menyinggung kinerja hingga integritas Bawaslu RI di tengah banyaknya dugaan pelanggaran serta kecurangan yang terjadi.
Rahmat Bagja, selaku Ketua Bawaslu RI mengaku terbuka atas semua kritikan terhadap kinerja lembaganya. Tetapi, ia mengklaim bahwasanya Bawaslu RI telah menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.
“Pada titik ini Bawaslu telah melaksanakan tugas fungsinya dengan baik. Tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan, kami tidak bisa kemudian men-drive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2024).
Selain itu, Rahmat Bagja juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak bertindak sesuatu yang dapat menimbulkan konflik atau keributan. Karena, masa pemungutan suara 14 Februari 2024 menurutnya hanya tinggal hitungan hari lagi.
“Hal-hal yang kemudian bisa kemudian menimbulkan, apa konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut,” katanya.
“Hak kebebasan berekspresi, berpendapat apa yang diungkapkan teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin undang-undang juga, diatur oleh undang-undang,” imbuhnya.
Bongkar Kecurangan Pemilu
Film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang digarap oleh sutradara Dandhy Dwi Laksono tersebut secara resmi dirilis pada Minggu (11/2/2024).
Dalam film itu, tiga pakar hukum tata negara, yakni Zainal Arifin, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari mengungkap bagaimana sejumlah instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu walaupun prosesnya harus menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni diterangkannya telah dilakukan penguasa demi mempertahankan status quo.
Dalam film dokumenter Dirty Vote, Feri Amsari salah satunya menyinggung terkait kinerja Bawaslu RI yang dinilai kurang maksimal menindak pelanggaran pemilu. Dimulai dari menteri-menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlibat mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran, kegiatan Gibran bagi-bagi susu di area car free day atau CFD Bundaran HI, hingga pertemuan Gibran dengan sejumlah kepala desa di Istora Senayan.
Feri Amsari juga turut menyinggung integritas para ketua serta anggota Bawaslu RI. Di mana mereka diseleksi oleh panitia seleksi yang diketuai oleh Juri Ardiantoro yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Dirty Vote merupakan film keempat yang disutradarai Dandhy yang mengambil momentum Pemilu. Di tahun 2014, Dandhy melalui rumah produksi WatchDoc meluncurkan film berjudul “Ketujuh”, masa itu dimana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru.
Kemudian, tahun 2017, Dandhy Dwi Laksono menyutradarai “Jakarta Unfair” tidam seberapa lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. Dua tahun setelah ith, Film Sexy Killers tembus 20 juta penonton di masa tenang pemilu 2019. Sexy killers membongkar jaringan oligarki bercokol di kedua pasangan calon yang berlaga saat itu, yak i Jokowi – Maruf Amin versus Prabowo-Hatta.
Berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas CSO. Biaya produksinya dihimpun dari crowd funding, sumbangan individu serta lembaga.
Adapun 20 lembaga lain yang terlibat kolaborasi dalam film ini ialah: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Sumber : Film Dirty Vote Ungkap Dugaan Serangkaian Kecurangan Pemilu 2024, Ketua Bawaslu Cemaskan Hal
1TULAH 
Leave a comment